Poker 99 -Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan nampaknya tidak mau disalahkan atas insiden banjir yang terjadi beberapa hari ini. Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan, banjir yang terjadi dikarenakan debit air yang begitu besar.

"Kami sudah berusaha mencari solusi dengan memecah belah aliran air. Tapi memang debet air begitu besar," kata Eldin kepada wartawan usai menghadiri acara halal bihalal di gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/7/2018).

Balai wilayah sungai Sumatera (BWSS) II, kata dia, juga punya peran untuk mengatasi masalah banjir di Kota Medan. Sebab, kewenangan menormalisasi sungai ada di instansi tersebut.

"Nanti kita ajak BWSS II mencari solusi, memperbaiki aliran drainse dan sungai," ungkapnya.

Hari ini, kata Eldin, Dinas PU Kota Medan sedang turun di kawasan Jalan Brayan. "Di sana juga ada genangan, sedang dicari solusi agar aliran tidak terhambat, sehingga tidak terjadi genangan air," bilangnya.

Seperti diketahui, wilayah Kota Medan diguyur hujan lebat disertai angin kencang, Minggu (8/7/2018) malam. Hujan tersebut membuat sejumlah wilayah Kota Medan mengalami banjir antara lain Jalan Dr Mansyur, Jalan Setia Budi, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Gatot Subroto

Poker 99 - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siang tadi bertemu dengan delegasi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Balai Kota, Jakarta Pusat. Sandiaga menyebut setengah dari jumlah pengungsi yang ada Indonesia berada di Jakarta.

"Tadi ada 13 ribu lebih refugees yang ada di Indonesia, setengahnya di Jakarta, ada di beberapa penampungan. Kebanyakan dari mereka itu dari Afghanistan, dari daerah-daerah yang kita sebut sebagai hot," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Sandiaga menyebut jumlah pengungsi yang ada di Ibu Kota sudah tak mungkin bertambah karena melebihi dari kapasitas tempat penampungan yang ada. Sandiaga memiliki rencana untuk memperkerjakan para pengungsi itu.

"Kita kerja sama juga dengan pemerintah pusat, dengan Imigrasi. Memang kelebihan jumlahnya, membeludak. Dan ternyata dari mereka ini banyak yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Jadi saya tadi menawarkan dengan kolaborasi dengan Imigrasi, dengan Dinas Pendidikan, apakah bisa dipakai mereka untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris," papar Sandiaga.

Wagub usungan Partai Gerindra itu juga berencana memberikan fasilitas pendidikan ke anak-anak para pengungsi tersebut. Selain itu, bagi pengungsi yang memiliki keahlian akan disalurkan melalui program OK OCE.

"Anak-anaknya kasihan sekali. Mereka tidak bisa bersekolah. Kita ada kartu temporer yang memungkinkan mereka bisa bersekolah di sekolah negeri. Dan terakhir banyak juga dari mereka yang punya skill. Jadi mungkin mereka dulunya adalah engineer maupun juga guru. Nah, ini ternyata mereka tertarik. Walau mereka tidak boleh bekerja di sini, tapi mereka bisa menjadi instruktur pendamping di OK OCE," terang Sandiaga.

Rencana itu juga sudah disampaikan Sandiaga ke pihak UNHCR dan mendapatkan apresiasi. Menurut Sandiaga, rencana memfasilitasi para pengungsi itu bisa menjadi salah satu bentuk kerja sama antara Pemprov DKI dan UNHCR.

"Ini yang mereka ingin sampaikan dan tawaran tersebut kami langsung sambut. UNHCR juga sangat mengapresiasi bahwa DKI memberikan fasilitasi tempat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi salah satu poin atas kemungkinan potensi kerja sama kita dengan UNHCR ke depan," tutur Sandiaga.

Sebelumnya Berita Ini Dimuat Detik.com dengan judul : Sandi Ingin Perkerjakan Pengungsi Di Jakarta Jadi Guru Bahasa Inggris

Poker 99 -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua yang telah diperiksa sebagai saksi untuk 38 tersangka ‘jilid III’ terkait suap pengesahan APBD Pemprovsu dan interplasi oleh mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, akan jadi tersangka dan ditahan. Termasuk pihak swasta, Musa Rajeckshah alias Ijek dan ayahnya, Anif Shah selaku terduga ‘bandar suap’ saat Ajib Shah Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

“Pengembalian uang (suap) tak menghentikan perkara. Hanya kemungkinan mengurangi hukuman. Semua pasti ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ya.., termsuk MRS (Musa Rajeksahah) dan ayahnya (anif Shah),” tegas Ketua KPK, Agus Rahardjo, di gedung lembaga anti rasuah..

Sebelumnya, Agus melalui Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan kalau pihaknya telah memeriksa 200 orang saksi terkait kasus ini. Senin (28/5/2018), KPK memeriksa mantan Agggota DPRD Sumut, Washington Pane untuk tersangka Fadli Nurzal (satu dari 38 tersangka jilid III).

“Pemeriksaan para saksi untuk ke 38 tersangka dilakukan di Mako Brimob, Kejati Sumut dan di sini (gedung KPK),” pungkas Febri.

Diketahui, pada 21 April 2018, penyidik KPK untuk kali kedua memeriksa Musa Rajek Shah dan ayahnya, ANif Shah di Mako Brimob Polda Sumut, di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan. Bersama keduanya, KPK juga memeriksa mantan Wagubsu kini Gubsu, Tengku Erry Nuradi dalam kasus yang sama. Yang menarik, akibat kasus ini, Tengku Erry bahkan dipastikan bakal pisah ranjang dengan istrinya, Evi Diana Sitorus, mantan anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar priode 2009-2014. Evi Diana juga telah tiga kali diperiksa dalam kasus ini, dan dua kali diperiksa dalam kasus suap korupsi Bansos Sumut dengan terpidana Gatot Pujo Nugroho, Eddy Sofyan (mantan Kakan Kesbanglinmas Pemprovsu), OC Kaligis dan lainnya.

“Selain MRS (Musa Rajekshah) dan AS (Anif Shah), penyidik KPK juga memeriksa TEN (Tengku Erry Nuradi),” sebut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Ditambahkan Febri, pihaknya juga di hari yang sama memeriksa 18 saksi lain dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, staf DPRD dan pihak swasta.

“Sampai saat ini, sekitar 94 saksi telah diperiksa sejak penyidik berada di Medan dari Senin lalu. Total sekitar 152 saksi akan diperiksa,” jelas Febri, saat itu.

Menurut Febri, sejumlah tersangka bahkan mendatangi penyidik untuk mengembalikan uang suap.

“Dalam seminggu ini pengembalian uang suap dari Gatot Pujo Nugroho terus bertambah. Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini,” papar Febri.

Febri menghargai sikap kooperatif tersangka yang mengaku bersalah dan mengembalikan uang suap dari Gatot Pujo .

“Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Sikap ini hendaknya dapat diikuti pihak lain,” tegas Febri.

Sementara Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan KPK mengembangkan kasus suap Gatot Pujo Nugroho termasuk sumber dana uang suap diantaranya diduga dari bos PT Cemara Asri, Mujianto. Duit diberikan Mujianto melalui Musa Rajekshah dan Anif Shah kepada Gatot Pujo dengan dalih pinjaman pembayaran gaji para PNS Pemprovsu ketika itu, dengan konpensasi perluasan areal realestate PT Cemara Asri Group di lahan eks HGU PTPN-2. Dalam kasus ini, sejumlah oknum direksi PTPN-2 juga diduga terlibat (namun di kasus terpisah-penggelapan pajak dan lainnya).

Diketahui pula, kali pertama KPK memeriksa Anif Shah dan Musa Rajekshah yang kini calon Wakil Gubsu di Pilkada 2018 mendampingi Eddy Rahmayadi, yakni pada pada Kamis,17 Desember 2015. Namun saat itu sejumlah media massa yang memberitakan pemeriksaan anak dan ayah terduga mafia tanah tersebut dikriminalisasi. Memberitakan pemeriksaan Anif dan Musa Rajekshah seakan sama dengan mencemarkan nama nabi atau Tuhan. Jurnalis dipolisikan dan diproses di Polda Sumut oleh oknum-oknum polisi korup di Ditreskrimsus serta di kejaksaan Tinggi Sumut pimpinan Bambang Sugeng Rukmono saat ini.

Sebelumnya Berita Ini Dimuat Detik.com

Poker 99 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya perencanaan anggaran kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia menyebutkan, masih banyak pejabat yang tidak detail dalam merencanakan anggaran, sehingga, sering ditemukan banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

"Belanja di Kementerian Keuangan sebanyak Rp 23 triliun, ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menunjukkan kepada kementerian/lembaga yang lain dan kepada daerah," kata Sri Mulyani saat acara sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

"Saya selalu menekankan kepada Kementerian keuangan anda bertanggung jawab menjadi role model karena kalau Bendahara Umum Negara mengelola dan menggunakan anggarannya tidak secara prudent dengan hati-hati dan dengan tata kelola yang baik, dia memberikan contoh yang buruk kepada kementerian lembaga yang lain," tambah dia.

Sebagai bendahara umum negara, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sudah sewajarnya terus memberikan contoh baik dari mulai perencanaan penganggaran hingga pengadaan. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh pejabat di Kemenkeu untuk mau melihat secara detail setiap perencanaan anggaran baik belanja operasional sampai dengan belanja barang.

"Saya minta di Kementerian Keuangan seluruh dokumen anggaran diperiksa tidak hanya titik, koma, angka, dan peruntukannya dan ternyata sesudah di Kementerian Keuangan beberapa kali siklus rapim kita melihat banyak yang bisa diperbaiki kadang-kadang tujuannya tidak untuk mengurangi anggaran tapi penggunaan anggaran," jelas dia.

Wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencontohkan kasus perencanaan anggaran yang kurang matang. Hal ini terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

Dia bilang, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu melaporkan bahwa anggaran BBM untuk patroli di 2018 tidak cukup.

"Saya hanya bisa mengatakan kenapa tidak cukup? Iya tidak ada alokasi anggarannya berapa kebutuhannya kalau tidak salah Rp 34 miliar," kata Sri Mulyani.

"Saya mengatakan pokoknya itu harus dipenuhi tapi nggak nambah belanja saya nggak mau tahu caranya gimana," sambung dia.

Setelah diperiksa ulang perencanaan anggarannya, kata Sri Mulyani, kebutuhan anggaran BBM patroli untuk Ditjen Bea dan Cukai pun bisa dipenuhi dan tanpa menambah anggaran sepersen pun.

Oleh karenanya, Sri Mulyani meminta kepada para pejabat di Kementerian Keuangan untuk mau melihat secara detail perencanaan anggaran, sehingga tidak ada cerita mendelegasikan tugas dengan cara turun temurun.

Maksud Sri Mulyani, mulai dari pejabat eselon I tidak lagi mendelegasikan pengecekan detail perencanaan anggaran kepada eselon II dan seterusnya.

"Ini adalah prioritas aktivitas dan prioritas program ini adalah bahayanya kalau sebuah institusi apalagi sebesar Kementerian Keuangan tidak meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran dan perhatian kita kepada hal strategis dan teknis detail ini bukannya kita main ke rumah tapi kadang-kadang institusi perlu untuk melihat secara detail," ungkap dia.

Berita ini di persembahkan oleh Pasti Poker - Poker 99 - Poker Online Terpercaya - Judi Online - Situs Judi Online - Ceme Online

Poker 99 - PDIP menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut ada oknum TNI-Polri dan BIN tak netral di Pilkada.

PDIP balas menuding SBY yang menurutnya justru menggunakan alat-alat negara untuk kepentingan politiknya pada Pilpres 2004 dan 2009.

“Ketika pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).

Menurut Komaruddin, jika memang pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, mestinya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di Pilkada sebelumnya.

Dia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP itu juga menuding SBY tidak memikirkan bangsa dan negara lewat Pilkada. Komaruddin menuding SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan keluarganya.

“Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya,’’ katanya.

“Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009,” lanjutnya.

Berita ini di persembahkan oleh Pasti Poker - Poker 99 - Poker Online Terpercaya - Judi Online - Situs Judi Online - Ceme Online

InfoPasti - Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto hati-hati menyebut dana proyek LRT di-markup. Ngabalin siap memfasilitasi Prabowo ke pemerintah soal data tentang proyek LRT.

"Saya bisa memfasilitasi, biar nanti saya minta anak-anak muda yang financial engineering yang di kantor Menko Kemaritiman itu untuk menjelaskan," ujar Ngabalin kepada detikcom, Jumat (22/6/2018) malam.

Ngabalin tak main-main soal niat memfasilitasi hal tersebut. Sebab, kata Ngabalin, terjadi penghematan Rp 13 triliun dalam proyek LRT.

"Iya dong. Jangan anggap saya bercanda karena hitungan pemerintah itu terjadi penghematan Rp 13 triliun," ujar Ngabalin.

Ngabalin menambahkan, proyek LRT yang digarap pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ngabalin mempertanyakan data apa yang dipakai Prabowo

"Ingat, ini proyek pertama Indonesia yang tidak sepenuhnya menggunakan APBN. Mungkin sekitar 20-an persen. Itu kan dibilang tidak efisien atau di-markup. Yang paling pertama harus dibutuhkan data-data apa yang dipakai," jelas Ngabalin.

Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-markup. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km.

"Saya tanya harganya berapa proyeknya. Rp 12,5 triliun. Luar biasa. Rp 12,5 triliun untuk sepanjang 24 km. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI yang sekarang, saudara Anies Baswedan, dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar," ungkap Prabowo saat sambutan acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).

"Kalau ini, Rp 12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar. Bayangkan. Di dunia 1 km 8 juta dolar, di Indonesia, 1 km 40 juta dolar. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, markup, penggelembungannya berapa? 500 persen," tambah dia.

Berita ini dipersembahkan oleh Pasti Poker – Poker 99 – Poker Online Terpercaya – Judi Online – Situs Judi Online– Ceme Online – Pasti JP – Jackpot Terbesar – Jackpot Tertinggi