Cerita Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Tolak Tambahan Anggaran Patroli Bea Cukai

Poker 99 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya perencanaan anggaran kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia menyebutkan, masih banyak pejabat yang tidak detail dalam merencanakan anggaran, sehingga, sering ditemukan banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

"Belanja di Kementerian Keuangan sebanyak Rp 23 triliun, ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menunjukkan kepada kementerian/lembaga yang lain dan kepada daerah," kata Sri Mulyani saat acara sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

"Saya selalu menekankan kepada Kementerian keuangan anda bertanggung jawab menjadi role model karena kalau Bendahara Umum Negara mengelola dan menggunakan anggarannya tidak secara prudent dengan hati-hati dan dengan tata kelola yang baik, dia memberikan contoh yang buruk kepada kementerian lembaga yang lain," tambah dia.

Sebagai bendahara umum negara, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sudah sewajarnya terus memberikan contoh baik dari mulai perencanaan penganggaran hingga pengadaan. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh pejabat di Kemenkeu untuk mau melihat secara detail setiap perencanaan anggaran baik belanja operasional sampai dengan belanja barang.

"Saya minta di Kementerian Keuangan seluruh dokumen anggaran diperiksa tidak hanya titik, koma, angka, dan peruntukannya dan ternyata sesudah di Kementerian Keuangan beberapa kali siklus rapim kita melihat banyak yang bisa diperbaiki kadang-kadang tujuannya tidak untuk mengurangi anggaran tapi penggunaan anggaran," jelas dia.

Wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencontohkan kasus perencanaan anggaran yang kurang matang. Hal ini terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

Dia bilang, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu melaporkan bahwa anggaran BBM untuk patroli di 2018 tidak cukup.

"Saya hanya bisa mengatakan kenapa tidak cukup? Iya tidak ada alokasi anggarannya berapa kebutuhannya kalau tidak salah Rp 34 miliar," kata Sri Mulyani.

"Saya mengatakan pokoknya itu harus dipenuhi tapi nggak nambah belanja saya nggak mau tahu caranya gimana," sambung dia.

Setelah diperiksa ulang perencanaan anggarannya, kata Sri Mulyani, kebutuhan anggaran BBM patroli untuk Ditjen Bea dan Cukai pun bisa dipenuhi dan tanpa menambah anggaran sepersen pun.

Oleh karenanya, Sri Mulyani meminta kepada para pejabat di Kementerian Keuangan untuk mau melihat secara detail perencanaan anggaran, sehingga tidak ada cerita mendelegasikan tugas dengan cara turun temurun.

Maksud Sri Mulyani, mulai dari pejabat eselon I tidak lagi mendelegasikan pengecekan detail perencanaan anggaran kepada eselon II dan seterusnya.

"Ini adalah prioritas aktivitas dan prioritas program ini adalah bahayanya kalau sebuah institusi apalagi sebesar Kementerian Keuangan tidak meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran dan perhatian kita kepada hal strategis dan teknis detail ini bukannya kita main ke rumah tapi kadang-kadang institusi perlu untuk melihat secara detail," ungkap dia.

Berita ini di persembahkan oleh Pasti Poker - Poker 99 - Poker Online Terpercaya - Judi Online - Situs Judi Online - Ceme Online

PDIP Desak SBY Jelaskan Kenapa Antasari Dipenjara Saat Mau Usut IT Pemilu

Poker 99 - PDIP menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut ada oknum TNI-Polri dan BIN tak netral di Pilkada.

PDIP balas menuding SBY yang menurutnya justru menggunakan alat-alat negara untuk kepentingan politiknya pada Pilpres 2004 dan 2009.

“Ketika pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).

Menurut Komaruddin, jika memang pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, mestinya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di Pilkada sebelumnya.

Dia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP itu juga menuding SBY tidak memikirkan bangsa dan negara lewat Pilkada. Komaruddin menuding SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan keluarganya.

“Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya,’’ katanya.

“Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009,” lanjutnya.

Berita ini di persembahkan oleh Pasti Poker - Poker 99 - Poker Online Terpercaya - Judi Online - Situs Judi Online - Ceme Online

Ngabalin Meminta Ketum Gerindra Prabowo Hati-Hati Menyebut Dana Proyek LRT

InfoPasti - Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto hati-hati menyebut dana proyek LRT di-markup. Ngabalin siap memfasilitasi Prabowo ke pemerintah soal data tentang proyek LRT.

"Saya bisa memfasilitasi, biar nanti saya minta anak-anak muda yang financial engineering yang di kantor Menko Kemaritiman itu untuk menjelaskan," ujar Ngabalin kepada detikcom, Jumat (22/6/2018) malam.

Ngabalin tak main-main soal niat memfasilitasi hal tersebut. Sebab, kata Ngabalin, terjadi penghematan Rp 13 triliun dalam proyek LRT.

"Iya dong. Jangan anggap saya bercanda karena hitungan pemerintah itu terjadi penghematan Rp 13 triliun," ujar Ngabalin.

Ngabalin menambahkan, proyek LRT yang digarap pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ngabalin mempertanyakan data apa yang dipakai Prabowo

"Ingat, ini proyek pertama Indonesia yang tidak sepenuhnya menggunakan APBN. Mungkin sekitar 20-an persen. Itu kan dibilang tidak efisien atau di-markup. Yang paling pertama harus dibutuhkan data-data apa yang dipakai," jelas Ngabalin.

Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-markup. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km.

"Saya tanya harganya berapa proyeknya. Rp 12,5 triliun. Luar biasa. Rp 12,5 triliun untuk sepanjang 24 km. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI yang sekarang, saudara Anies Baswedan, dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar," ungkap Prabowo saat sambutan acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).

"Kalau ini, Rp 12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar. Bayangkan. Di dunia 1 km 8 juta dolar, di Indonesia, 1 km 40 juta dolar. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, markup, penggelembungannya berapa? 500 persen," tambah dia.

Berita ini dipersembahkan oleh Pasti Poker – Poker 99 – Poker Online Terpercaya – Judi Online – Situs Judi Online– Ceme Online – Pasti JP – Jackpot Terbesar – Jackpot Tertinggi